Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu kunci utama bagi Perusahaan untuk memperkuat daya saing dan memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, antara lain pemegang saham, nasabah, karyawan, masyarakat, dan regulator, serta mitra usaha. Perusahaan terus berupaya meningkatkan pelaksanaan dengan mematuhi regulasi yang ada dan juga menyesuaikan dengan praktik – praktik tata kelola terbaik.

Perusahaan telah memiliki struktur GCG yang cukup efektif yang terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ Perusahaan tersebut telah menjalankan perannya masing – masing dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Sturktur Organisasi
20
Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi

Secara umum, tugas pokok Direksi meliput antara lain :

  1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan Perusahaan;
  2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
  3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perusahaan dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum tahun buku baru dimulai; dan
  4. Melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disetujui.

Komisaris

Secara Umum, lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

  1. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait kepengurusan perusahaan;
  2. Mengawasi pelaksanaan rencana perusahaan serta rencana kerja;
  3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi;
  4. Melakukan pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko;
  5. Melakukan pengawasan dan memastikan efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan;
  6. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan perusahaan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Kode Etik

Bertindak Profesional

Bisnis pasar modal merupakan bisnis kepercayaan. Untuk itu Insan BNI Sekuritas selalu bertindak profesional dengan mengedepankan moralitas, bertanggung jawab, jujur, terbuka, selalu berpijak kepada nilai-nilai budaya kerja BNI Sekuritas, menaati sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menjunjung tinggi Kode Etik.

Menjadi Panutan dan Saling Mengingatkan

Insan BNI Sekuritas agar menjadi panutan (suri tauladan) dan saling mengingatkan satu dengan lainnya mengenai pelaksanaan Kode Etik BNI Sekuritas kepada segenap bawahan, atasan, rekan dan mitra kerja.

Menjaga Hubungan Baik Antar Insan BNI Sekuritas

Insan BNI Sekuritas mencegah, menjauhkan diri dan tidak melakukan:

  1. Penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, yang mengarah pada tindakan yang melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  2. Penghinaan baik dalam bentuk tindakan dan atau menggunakan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak senonoh terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya.
  3. Pelecehan dalam bentuk tindakan dan atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan.
  4. Provokasi dengan memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa rekan kerja, atasan atau bawahan guna kepentingan tertentu yang diyakini dan dianggap dapat merugikan BNI Sekuritas.
  5. Persaingan tidak sehat dalam mengembangkan karirnya.
  6. Tindakan apriori dengan cara menilai sesama Insan BNI Sekuritas tanpa didukung fakta dan menyebarluaskan informasi yang menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif.

Menjaga Kerahasiaan

Insan BNI Sekuritas wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang merupakan rahasia Perusahaan dan rahasia jabatan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menjaga Keamanan Kerja

Insan BNI Sekuritas wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mengamankan lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data BNI Sekuritas, serta transaksi bisnis BNI Sekuritas;
  2. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti menggunakan, menyuruh menggunakan dan atau menjadi penjual/perantara penjualan obat-obat terlarang, narkotika, minuman keras dan komoditas sejenis serta tindakan-tindakan tercela lainnya.
  3. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan etika kesusilaan.

Berkomitmen Terhadap Lingkungan

Insan BNI Sekuritas berkomitmen mendukung kebijakan BNI Sekuritas dalam melaksanakan bisnis yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Melakukan Pencatatan Data dan Penyusunan Laporan

Insan BNI Sekuritas wajib mencatat data transaksi, akuntansi, keuangan, kekayaan, kepegawaian dan data BNI Sekuritas lainnya serta menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya secara jujur dan akurat.

Mencegah Benturan Kepentingan

Insan BNI Sekuritas dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya benturan kepentingan sehingga dapat merugikan kepentingan BNI Sekuritas.

Larangan Memberi, Menerima Hadiah atau Cinderamata

Insan BNI Sekuritas dilarang:

  1. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya;
  2. Melakukan punggutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
  3. Memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara secara pribadi dengan tujuan agar yang bersangkutan melakukan transaksi dengan BNI Sekuritas;
  4. Memberikan hadiah, perjamuan atau fasilitas lain kepada mitra kerja, rekan kerja, dan nasabah sesuai dengan larangan yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Bertindak Sebagai Narasumber

Insan BNI Sekuritas diperbolehkan menjadi penulis, narasumber atau pembicara dalam suatu acara dengan mengatasnamakan atau menggunakan identitas BNI Sekuritas, sepanjang untuk kepentingan BNI Sekuritas.

Larangan Menjadi Anggota dan Donatur Parpol

Insan BNI Sekuritas dilarang:

  1. Memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki BNI Sekuritas untuk kegiatan partai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan partai politik;
  2. Menjadi anggota, terdaftar sebagai anggota, fungsionaris atau pengurus partai politik atau calon/anggota legislatif;
  3. Ikut serta dalam kampanya Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu.

Larangan Mengungkapkan Informasi Yang Tidak Benar

Insan BNI Sekuritas dilarang:

  1. Memberikan informasi yang menyesatkan mengenai suatu transaksi atau data mengenai BNI Sekuritas kepada mitra kerja, nasabah maupun kepada publik;
  2. Mengolah, mengirim, mengambil, mengakses, menampilkan, menyimpan, mencetak atau menyebarkan materi dan informasi yang tidak menunjukan perilaku profesional sebagai mana diatur dalam budaya kerja BNI Sekuritas.

Menggunakan dan Menjaga Aset BNI Sekuritas

Insan BNI Sekuritas dilarang:

  1. Menggunakan aset BNI Sekuritas untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak ketiga yang dapat merugikan BNI Sekuritas;
  2. Memiliki aset BNI Sekuritas yang dipergunakan selama bekerja dan oleh karenanya wajib mengembalikan sebelum penugasan berakhir.

Larangan Menyalahgunakan Corporate Identity

Corporate Identity sepenuhnya merupakan milik BNI Sekuritas, Insan BNI Sekuritas dapat mempergunakannya semata-mata untuk kepentingan menjalankan usaha BNI Sekuritas dan dilarang untuk menyalahgunakan corporate identity dimaksud.

Fungsi dan Kebijakan Manajemen Resiko

Fungsi :

  1. Menetapkan arahan, kebijakan dan strategi manajemen risiko pada level Perseroan (firm-wide) dan pada level Divisi atau Bagian
  2. Menetapkan toleransi risiko Perseroan dan mengalokasikannya ke masing – masing divisi / business unit
  3. Menetapkan kebijakan mengenai batasan – batasan bertransaksi dengan pihak ketiga serta batasan pengelolaan investasi untuk dana Perseroan maupun untuk dana pihak ketiga/ nasabah
  4. Menetapkan sistem manajemen risiko yang akan digunakan dalam pengelolaan risiko usaha Perseroan
  5. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada level Perseroan dan pada level Divisi atau Bagian
  6. Menetapkan system pengendalian risiko yang menyeluruh dan terintegrasi
  7. Menetapkan kebijakan mengenai penetapan kewenangan dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab :

  1. Menetapkan dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun sekali) arahan, kebijakan dan strategi manajemen risiko pada level Perseroan (firm-wide) dan pada level Divisi atau Bagian
  2. Menetapkan dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun sekali) toleransi risiko Perseroan dan mengalokasikannya ke masing – masing divisi/ business unit
  3. Menetapkan dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun sekali) kebijakan mengenai batasan – batasan bertransaksi dengan pihak ketiga serta batasan pengeloalaan investasi untuk dana Perseroan maupun untuk dana pihak ketiga/ nasabah
  4. Menetapkan dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun sekali) system manajemen risiko, termasuk metodologi dan model yang akan digunakan dalam pengololaan risiko usaha Perseroan
  5. Memantau dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun sekali) standard operating procedure (SOP) dari masing – masing bagian berkoordinasi dengan unit terkait
  6. Melakukan pemantauan dan penilaian secara periodic (minimal 3 bulan sekali) terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada level Perseroan dan pada level Divisi atau Bagian
  7. Memberikan masukan, atau jika diperlukan peringatan, kepada divisi/ bagian jika ditemui indikasi penyimpangan terhadap arahan, kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan sebelumnya
  8. Menetapkan dan meninjau ulang (minimal 1 tahun sekali) risk-based performance appraisal system yang dikaitkan dengan pengelolaan risiko masing – masing divisi/ bagian
  9. Menetapkan dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun sekali) system pengendalian risiko yang menyeluruh dan terintegrasi
  10. Menetapkan dan meninjau ulang secara periodic (minimal 1 tahun sekali) kebijakan mengenai penetapan kewenangan dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga
  11. Merubah arahan, kebijakan atau strategi manajemen risiko dalam kondisi tertentu secara ad hoc bilamana diperlukan untuk kepentingan Perseroan
  12. Melakukan rapat Komite secara periodic (minimal 3 bulan sekali) terutama untuk memantau dan menilai pelaksanaan manajemen risiko baik pada level Perseroan maupun pada level divisi/ bagian
  13. Mengadministrasikan keputusan – keputusan dan laporan/ surat Komite secara baik dan tertib.

Petunjuk Teknis Rapat Komite Manajemen Risiko :

  1. Rapat dianggap memenuhi kuorum jika dihadiri oleh minimal 2 anggota Direksi dan jumlah yang hadir sebanyak [50% + 1 orang] dari jumlah anggota Komite yang hadir
  2. Rapat dipimpin oleh Ketua, atau jika Ketua berhalangan hadir, pimpinan rapat ditunjuk oleh anggota yang hadir
  3. Notulen/ Berita Acara Rapat disusun oleh sekretaris, atau Jika Sekretaris berhalangan hadir, notulis ditunjuk oleh anggota yang hadir
  4. Jika berhalangan hadir, Pemimpin Divisi/ Pemimpin Bagian dapat menunjuk bawahanya yang kompeten untuk mewakilinya mengikuti rapat
  5. Direksi tidak dapat menunjukan orang lain untuk mewakilinya dalam rapat
  6. Keputusan Komite bersifat mengikat seluruh divisi/ bagian yang terkait.
Fungsi dan Kebijakan Kepatuhan dan Audit Internal

Mengacu pada Keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, BNI Sekuritas (BNIS) telah memiliki Divisi Compliance dan Internal Audit yang menjalankan fungsi kepatuhan. Secara struktur divisi tersebut berada di bawah langsung Presiden Direksi dan terpisah dari unit lainnya sehingga bersifat independen dan memiliki akses yang tidak terbatas pada fungsi lainnya.

Fungsi kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Compliance & Internal Audit memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

  1. Mengidentifikasi kebijakan, prosedur operasi standar, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perantara Pedagang Efek
  1. Menyusun kebijakan dan prosedur tugas pokok dan fungsi unit kepatuhan
  1. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar serta ketentuan mengenai perizinan, pelaksanaan pengawasan pegawai, pengendalian internal, perdagangan efek dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme
  1. Melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah serta menindaklanjuti pengaduan tertulis dari nasabah (internal dispute resolution)
  1. Melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan)
  1. Menyediakan bantuan dan atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait

Disamping itu fungsi kepatuhan juga ditetapkan sebagai wakil yang ditugaskan untuk menangani proses pemeriksaan dari Bapepam LK dan Bursa Efek.

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka Divisi Compliance & Internal Audit memiliki 2 (dua) unit yaitu:

  1. Unit kepatuhan yang memiliki fungsi memastikan BNIS memiliki sistem dan prosedur yang memadai dan dilaksanakan dengan baik.
  1. Unit internal audit yang memiliki fungsi memastikan pelaksanaan transaksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal telah dilaksanakan.

Kedua unit tersebut mempunyai fungsi bersama untuk mengupayakan terwujudnya sistem pengendalian internal yang kuat dan handal guna mendorong terciptanya pengkinian kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).